Merajut Pengalaman Melalui Sustainable Mining Bootcamp

Merajut Pengalaman Melalui Sustainable Mining Bootcamp

 

Oleh : Syaifudin

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan di dalam kehidupan masyarakat modern. Sebab perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan media penyedia lapangan kerja bagi masyarakat.

Pada awalnya perusahaan selalu menganggap tanggung jawab utama perusahaan adalah mencari laba (profit) yang sebesar-besarnya bagi dirinya. Akibat dari adanya doktrin ini, maka perusahaan melakukan usahanya hanya terfokus untuk mendapatkan keuntungan. Namun lambat-laun, fokus perusahaan yang hanya mengejar keuntungan saja mulai mendapat banyak kritikan. Dimana perusahaan yang baik adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan (profit) semata, namun juga memperhatikan lingkungan (planet) dan kemakmuran masyarakat (people).

Salah satu tokoh yang mengkritik dunia bisnis jangan hanya semata mengejar keuntungan saja yaitu John Elkington. Ia kemudian menawarkan konsep Triple Bottom Line yang meliputi kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan dan keadilan sosial (Henriques and Richardson, 2004). Triple Bottom Line ini kemudian dikenal dengan istilah 3P. Wujud dari 3P ini yaitu melalui kegiatan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.Umumnya istilah CSR sering kali dipadankan dengan istilah corporate citizenship, corporate ethics, corporate giving, corporate community involvement, community relations, community development, atau corporate sustainability. Namun pada prinsipnya sama yaitu menunjukkan wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

CSR merupakan komitmen yang berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak secara etis dan berperan dalam pembangunan ekonomi-sosial untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka seperti halnya kepada masyarakat lokal dan masyarakat umum secara luas. Adapun maksud dari komitmen dunia usaha ini adalah sebisa mungkin perusahaan berusaha untuk menjadi bagian dari masyarakat dengan ikut bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak masyarakat/pekerjanya saat perusahaan melakukan proses produksi maupun pasca produksi mengingat banyaknya limbah/kerusakan/ kerugian yang diderita masyarakat selama ini. Hak-hak yang harus dilindungi ini menyangkut aspek kesejahteraan, perlindungan hukum, sosial dan keadilan. Selain itu perusahaan juga memiliki peran dalam berpartisipasi mendukung kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga terjadi sinergisitas antara pemerintah dengan perusahaan.

Menurut Kotler and Lee (2005), “CSR merupakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diskresioner praktek bisnis dan kontribusi dari sumber daya perusahaan” (h.3). Sementara The World Economic Forum (WEF) yang dikutip dalam buku Zerk (2006) menyatakan bahwa, “CSR merupakan kontribusi perusahaan melalui kegiatan bisnis di masyarakat dalam bentuk program investasi dan filantropi sosial, dan keterlibatannya dalam kebijakan publik. Dimana sebuah perusahaan turut berkontribusi dalam mengelola dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dan mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya, pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, pemerintah,dan masyarakat” (h.31).

Dari semua perusahaan yang ada di Indonesia, PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri tambang yang diakui menjalankan CSRnya dengan sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diraihnya, seperti Penghargaan Pandu Daya Masyarakat (PADMA) dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2003 dan penghargaan PADMA dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang pengembangan masyarakat terutama dalam program peningkatan pertanian dengan penerapan System of Rice Intensification (SRI) pada tahun 2008, dan penghargaan dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bidang pemberdayaan sosial pada tahun 2007, dan penghargaan madya dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat atas dukungan PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap program pembangunan perumahan rakyat.

Berbagai penghargaan yang diraih oleh PT. Newmont NusaTenggara membuktikan bahwa pihaknya menjalankan satu bentuk sinergisitas terhadap lingkungan, masyarakat, dan mendukung program pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan nasional di Indonesia.

Tidak sekedar mengejar profit

Sejak dimulai kerjasama dengan pemerintah RI pada tahun 1986 untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam Pulau Sumbawa, di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, PT. Newmont Nusa Tenggara turut memiliki komitmen terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat maupun para pekerjanya.

Program pemberdayaan masyarakat sekitar menjadi salah satu prioritas yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Misalnya saja dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, dimana PT. Newmont Nusa Tenggara memperkerjakan lebih dari 64% masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta melibatkan masyarakat lokal untuk menjadi pemasok segala kebutuhan perusahaan maupun karyawannya dengan menerapkan program Prakarsa Usaha Lokal dalam rangka meningkatkan usaha lokal masyarakat. Dengan kata lain, keberadaan PT. Newmont Nusa Tenggara membawa dampak positif dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal guna menambah pendapatan masyarakat.

Selain memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal, PT. Newmont Nusa Tenggara secara tidak langsung turut memberikan kontribusinya terhadap pembangunan nasional di Indonesia. Dimana kontribusi itu dalam bentuk pajak dan non pajak, serta royalti kepada pemerintah Indonesia dari tahun 1997 hingga 2012 yang mencapai Rp. 60 triliun. Dari dana itu kemudian dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten untuk kepentingan pembangunan nasional.

Tidak hanya masalah tanggung jawab sosial perusahaan saja, tetapi yang perlu diapresiasi dari PT. Newmont Nusa Tenggara adalah keterbukaan pihak perusahaan terhadap kegiatannya dengan masyarakat umum. Sebab tidak sedikit perusahaan (khususnya perusahaan industri tambang) yang menutup diri atas pelaksanaan program CSR-nya. Hal ini karena ketakutan pihak perusahaan jika publik tahu tentang kinerja CSR-nya yang mungkin saja tidak maksimal. Namun hal itu tidak dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, melalui kegiatan yang diberi nama Sustainable Mining Bootcam, pihaknya melakukan transparansi publik atas kinerja CSR perusahaan. Dimana kegiatan itu mengajak semua pihak untuk dapat melihat langsung pelaksanaan CSR PT. Newmont Nusa Tenggara di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
     Jelas kegiatan Sustainable Mining Bootcam ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mendekatkan diri dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan visi  perusahaan, yaitu: " Kita akan menjadi perusahaan tambang yang paling dihargai dan dihormati melalui pencapaian kinerja terdepan dalam industri tambang " dengan salah satu nilai visinya yaitu: "Mengutamakan dan mewujudkan kerja tim serta komunikasi yang jujur dan terbuka".

Merajut pengalaman

Dari deskripsi yang penulis tulis di atas, merupakan satu bentuk deskripsi yang penulis peroleh dari profil website PT. Newmont Nusa Tenggara maupun tulisan dari para alumni partisipan Bootcamp yang sudah merasakan pengalaman yang luar biasa dari interaksinya secara langsung dengan PT. Newmont Nusa Tenggara bersama masyarakat lokal. Apa yang penulis tulis di atas merupakan suatu alasan yang logis kenapa penulis ingin sekali mengunjungi PT. Newmont Nusa Tenggara di Pulau Sumbawa. Dimana kausal pengalaman adalah guru yang sangat berharga, menjadi motivasi besar penulis untuk mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, khususnya dalam pelaksanaan CSR-nya.

Penulis yang juga alumni pascasarjana Kesejahteraan Sosial dengan konsentrasi Corporate Social Responsibility and Community Development FISIP Universitas Indonesia, ingin sekali melihat, merasakan dan membuktikan secara langsung bagaimana pelaksanaan CSR PT. Newmont Nusa Tenggara yang sudah terkenal dengan pelaksanaan CSR-nya dengan sangat baik itu dan tanggapan masyarakat terhadap keberadaan PT. Newmont Nusa Tenggara di wilayahnya. Selain itu ada keinginan yang akan penulis tuliskan nantinya dari pengalaman berkunjung itu. Dimana penulis ingin membagi pengalaman secara objektif mengenai pelaksanaan CSR PT. Newmont Nusa Tenggara yang mungkin dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan industri tambang lainnya yang ada di Indonesia.
    Tidak hanya aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara saja, penulis juga ingin merasakan suasana keindahan alam Pulau Sumbawa dengan kultur sosial masyarakatnya yang harmonis dan penuh kesederhanaan dengan kekayaan local wisdom-nya. Melalui tulisan itu nantinya penulis berharap dapat turut berkontribusi dalam mengangkat nilai wisata Pulau Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah banyak diceritakan oleh khalayak umum di berbagai media. Penulis berharap melalui kegiatan Sustainable Mining Bootcamp PT. Newmont Nusa Tenggara, dapat menjadi jembatan penghubung untuk melihat bukti nyata pelaksanaan CSR PT. Newmont Nusa Tenggara dan keindahan alam serta keramahan masyarakat Pulau Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga.

Referensi:

Henriques, Adrian, & Richardson  Julie. (2004). The triple bottom line: does it all add up?: assessing the sustainability of business and CSR. London: Earthscan.

Kotler, Philip, & Lee, Nancy. (2005). Corporate social responsibility, doing the most good for your company and your cause. United States of America: John Wiley & Sons Inc.

Zerk, Jennifer A.. (2006). Multinationals and corporate social responsibility: limitations and opportunities in international law. UK: Cambridge University Press.

http://www.ptnnt.co.id

Catatan Ringkas: Toleransi dan Intoleransi di Indonesia

 

Oleh: Syaifudin

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia secara alamiah menghadapi persoalan krusial dalam menjaga wilayah dan keutuhan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat yang hidup secara berdampingan dalam kemajemukan yang merupakan warisan kebhinekaan nusantara terus mengalami dinamika perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara teoritis dikatakan bahwa sebuah bangsa terwujud dan kuat apabila memiliki syarat seperti apa yang dikatakan oleh mantan presiden sekaligus pahlawan nasional Indonesia yaitu Soekarno dengan  mengikuti pendapat Ernest Renan “le desire d’etre ensemble” atau kehendak akan bersatu.

Pada era reformasi, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban dari pada modal bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya berbau kemajemukan, terutama bidang agama. Dalam perspektif keagamaan, semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi. Akibatnya, yang muncul intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif untuk membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Seharusnya pada era reformasi ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo-toleransi, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflik komunal. Oleh sebab itu, demokrasi dan toleransi harus terkait, baik dalam komunitas masyarakat, politik maupun masyarakat sipil.

Praktik toleransi

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia sesungguhnya memiliki pengalaman bagus dalam mempraktikkan toleransi. Inilah modal sosial yang memperkuat dan meneguhkan keragaman bangsa yang dikukuhkan dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah slogan kebangsaan yang akrab dan familiar di telinga kita. Slogan ini dapat dimaknai, bahwa bangunan kebangsaan kita antara lain, ditandai oleh kemampuan tiap kelompok dari elemen bangsa ini, untuk saling asah, asih dan asuh. Inilah sebuah rangkaian kata yang mudah diucapkan, tapi tak mudah dijalani. Dari data yang dihimpun Moderate Muslim Society (MMS), dalam sepuluh tahun pertama Indonesia merdeka, kasus-kasus intoleransi tidak pernah terjadi.

Kasus intoleransi baru terjadi pada sepuluh tahun kedua dengan dua kasus. Fenomena intoleransi menjadi semakin sering terjadi setelah Orde Baru berkuasa, dan makin sering setelah Orde Baru tumbang. Puncaknya pada periode tahun 1995-2004, yang mencapai 180 kasus.   Kasus-kasus intoleransi tersebut seakan memperlihatkan bahwa relasi kehidupan keagamaan di negara kita masih banyak diwarnai praktik konflik dan kekerasan berbasiskan identitas keagamaan. Lebih parah lagi, dalam kasus-kasus tertentu, negara sepertinya “kalah” (melakukan pembiaran) terhadap para pelaku kekerasan tersebut. Laporan MMS tahun 2010 yang lalu mencatat telah terjadi 81 kasus intoleransi, yang berarti meningkat 30% dari laporan tahun 2009 yang mencatat 59 kasus intoleransi.

Tampaknya, kekerasan berbasis simbol-simbol keagamaan bisa menjadi pertemuan antara fakta amuk massa dan fenomena “fundamentalisme” agama. Ditengarai ada dua faktor utama penyebab eskalasi kekerasan akibat sikap intoleransi meningkat di beberapa tempat, yakni faktor pembiaran yang dilakukan oleh aparatur negara dan faktor rendahnya pendidikan agama yang toleran di masyarakat. Meskipun faktor politik, ekonomi dan lainnya tidak dapat dikesampingkan. Praktik intoleran ini sudah pasti haruslah kita disudahi, tantangannya adalah bagaimana membangun budaya yang toleran dan nir-kekerasan?

Belakangan ini banyak konflik yang terjadi secara kolektif di beberapa daerah yang mana konflik tersebut terjadi karena tidak adanya toleransi terhadap sesama untuk saling menghormati dan menghargai sesama yang memiliki perbedaan. Intoleransi merupakan turunan dari kepercayaan bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian terhadap orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi.

Seluruh tindakan semacam itu berasal dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia. Tindakan intoleransi dapat merupakan kejahatan berat, seperti penyerangan atau berkelahi. Dapat juga berupa tindakan-tindakan yang lebih ringan, seperti ejekan terhadap ras/agama seseorang. Termasuk vandalisme (perusakan) dan percakapan berdasarkan intoleransi maupun apa yang dianggap beberapa orang adalah lelucon. Kejahatan berdasar pada kebencian adalah kekerasan intoleransi dan prasangka yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi seseorang karena ras, suku, asal negara, agama, orientasi seksual dan karena faktor different able.

Penyebar kebencian menggunakan peledakan, pembakaran, senjata, vandalisme, kekerasan fisik, dan ancaman kekerasan verbal untuk menanamkan ketakutan kepada korbannya, menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap penyerangan lebih lanjut dan merasa terasingkan, tidak berdaya, curiga dan ketakutan. Sebagian yang lainnya mungkin menjadi frustasi dan marah jika mereka mengangap bahwa pemerintah dan kelompok lain di komunitasnya tidak akan melindungi mereka. Ketika pelaku kebencian tidak dituntut sebagai kriminal dan tindakan mereka dinyatakan sebagai kesalahan, kejahatan mereka dapat melemahkan komunitas bahkan komunitas dengan hubungan ras yang paling kuat/ sehat sekalipun.

Penegakan hukum

Kejahatan intoleransi dan kebencian merupakan salah satu tindakan kriminal dengan obyek individu, yang berhubungan dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Untuk jenis kejahatan ini pertanggungjawaban dialamatkan pada individu-individu sebagai subyek hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab negara adalah melindungi setiap orang dari ancaman intoleransi dan memprosesnya secara hukum ketika sebuah kekerasan telah terjadi. Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan jenis ini sebenarnya diakomodasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156 yang menyebutkan:

“barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Namun demikian, dalam praktik hukum Indonesia, pasal pasal ini justru dipergunakan sebaliknya, yakni untuk menjerat orang-orang yang dituduh beraliran sesat dan menodai agama. Proses reformasi yang datang dengan membawa demokrasi yang bersandar pada supremasi hukum, persamaan perlakuan dan politik kewarganegaraan serta janji untuk hidup yang beradab diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan, akan tetapi disadari atau tidak bahwa reformasi tidak berkorelasi dengan susutnya kekerasan yang terus terjadi akibat dari gagalnya demokrasi yang dijalankan.

Perlukah dan berfungsikah pendidikan multikulturalisme

Kini, multikulturalisme sedang menjadi isu penting, utamanya adalah pasca merebaknya rangkaian konflik etnik dan agama. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola kemajemukan, keragaman serta pengakuan akan keberbedaan, bahkan sudah merambah ke dunia pendidikan. Beberapa pakar yang memiliki shared concern terhadap ide ini, mulai menggagas pentingnya pendidikan multikultural untuk masyarakat Indonesia, suatu pendidikan yang dirancang khusus untuk menciptakan struktur dan proses yang membuka dan memberi kesempatan yang sama pada semua ekspresi kultural dan agama senyatanya.

Setelah menghadapi berbagai kasus yang berkaitan dengan intoleransi, Indonesia terus-menerus dihadapkan pada tantangan dan ancaman terhadap yurisdiksi dan soverignity NKRI, baik yang dipicu oleh pihak luar, maupun dari pihak elemen bangsa Indonesia yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, terlihat bagaimana sikap toleransi yang terjadi ditengah masyarakat semakin memudar dan cenderung menimbulkan potensi konflik secara kolektif dari struktur yang ada didalam masyarakat dalam dimensi agama, suku, ras dan antar golongan.

Terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi belakangan ini dikarenakan pemerintah semakin tidak tegas dalam penegakan hukum terutama kepada ormas-ormas pro kekerasan. Alih-alih melakukan penegakan hukum, aparat keamanan justru melakukan kriminalisasi terhadap korban pelanggaran di satu sisi dan malakukan pembiaran terhadap pelaku kekerasan disisi yang lain. Peningkatan ini juga terjadi karena pemerintah lebih sibuk dengan politik pencitraan dan mencari aman ketimbang komitment terhadap hukum.

Pemerintah tidak berani bersikap tegas terhadap para pelaku intoleransi agama karena tidak ingin dianggap melawan kelompok mainstream agama tertentu. Pemerintah bahkan tidak berani menindak Ormas yang secara terang-terangan mengancam akan menggulingkan pemerintah SBY meskipun muncul desakan berbagai kalangan untuk membubarkan Ormas tersebut karena terbukti banyak melakukan tindakan kekerasan dan ancaman makar. Lebih jauh lagi, fakta-fakta pelanggaran kebebasan beragama tahun ini membuktikan bahwa paradigma pemerintah tentang pengaturan agama dan keyakinan masih bias mayoritas dan selalu menguntungkan mayoritas. Bahkan dalam implementasi di lapangan, penggunaan alasan ketertiban umum dan meresahkan masyarakat hanya diasosiasikan untuk kepentingan mayoritas guna membatasi kelompok minoritas. Penggunaan otoritas negara seperti kekerasan juga hanya diperuntukkan untuk melayani kelompok mayoritas. Jadi, perlu dan berfungsikah pendidikan multikulturalisme itu?

Kondisi toleransi dan kaitannya

Kapasitas aparat keamanan dan Pemerintah Daerah dalam menjamin hak-hak beragama warga negara juga sangat lemah. Hal ini tercermin dari tingginya pelanggaran kebebasan beragama oleh aparat kepolisian dan kepala daerah seperti bupati dan walikota. Polisi dan kepala daerah sama-sama sering menggunakan alasan ketertiban umum secara gegabah guna membatasi hak-hak beragama warga negara.

Selain itu, masih banyaknya peraturan daerah yang muncul pada tahun ini menunjukkan bahwa isu agama masih dianggap menguntungkan baik secara politik oleh pemerintah dan kelompok mayoritas. Bahkan pada tahun ini, fenomena lahirnya peraturan-peraturan di daerah memperlihatkan adanya modifikasi modus. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya peraturan-peraturan yang lahir banyak berbentuk Perda, maka tahun ini hampir semua peraturan yang diterbitkan berbentuk Surat Keputusan, Surat Edaran dan Keputusan Bersama. Modifikasi modus ini nampaknya untuk menghindari polemik di masyarakat. Banyaknya aturan yang membatasi kebebasan beragama di daerah diterbitkan juga untuk menutupi kegagalan pemerintah daerah dalam menjawab problem spasial ekonomi masyarakat.

Permasalahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin lemah, dan anti toleransi serta anti pluralisme semakin menguat. Untuk itu sebaiknya toleransi perlu dikembangkan, dan cara mengembangkan toleransi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sistem sosial dan sistem budaya.Pendekatan sistem sosial dilakukan melalui inter-group relation, yaitu hubungan antara anggota-anggota dari berbagai kelompok (etnik dan agama) untuk meningkatkan integrasi diantara mereka.

Dengan adanya inter-group relation ini dapat pula menetralisir konflik-konflik diantara kelompok, karena setiap anggota kelompok tidak akan memiliki loyalitas tunggal dalam suatu kelompok tertentu, namun sebaliknya loyalitas mereka ganda berdasarkan kelompok-kelompok yang mereka masuki. Dengan demikian kekhawatiran akan terjadi fanatisme sempit, sentimen-sentimen primordial juga akan dapat dinetralisir karena kegandaan loyalitas yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok.

Pendekatan sistem budaya, bahwa masyarakat majemuk dapat bersatu melalui penganutan nilai-nilai umum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat. Nilai nilai umum ini sebagai perekat bagi kelompok-kelompok dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai umum itu bersumber pada budaya dominan masyarakat multi etnik yang menjadi acuan perilaku yang terpola. Melalui kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan toleransi untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Dari beberapa konflik yang terjadi terlihat bahwa kesemuanya ini menunjukkan betapa pluralitas yang telah lama menjadi bagian penting dari fondasi bangsa telah hancur berkeping-keping. Pluralitas tidak lagi menjadi sumbangan positif bagi terciptanya bangsa yang toleran. Hal itu disebabkan oleh karena makna hidup dimaknai secara radikal dan intoleran. Toleransi pun hilang begitu saja ketika sentimen kepentingan (vested interest), agama menghendakinya, sehingga toleransi dikorbankan demi berbagai kepentingan.

Dalam konteks inilah, pemahaman keagamaan masyarakat sangat mempengaruhi terwujudnya wawasan multikulturalisme yang mendorong terciptanya masyarakat yang damai. Sebab, agama memiliki dua sisi yang bertentangan sekaligus. Di satu sisi, agama mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam menyatukan manusia dari berbagai latar belakang etnik budaya, tapi di sisi lain agama juga menjadi potensi pemicu konflik yang sangat efektif. Di sinilah terlihat betapa pemahaman agama bisa mendorong konflik yang pada gilirannya akan merusak harmoni sosial.

Kekerasan yang terjadi pada agama sesungguhnya tidak serta merta disebabkan oleh pemahaman terhadap ajaran agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial ekonomi. Masalah kesenjangan yang mencolok antara si kaya dan si miskin sangat bepengaruh terhadap kehidupan beragama. Tindak KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di berbagai tempat menjadikan rakyat tidak berdaya dan tidak mempunyai akses kesentra-sentra ekonomi, kekuasaan, dan pendidikan.

Lambatnya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak korupsi semakin mendorong masyarakat frustasi. Dengan kata lain, lemahnya kinerja pemerintah dari pusat hingga daerah dalam melayani kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat menambah akumulasi frustasi masyarakat. Ketidakadilan yang disebabkan oleh struktur (politik, sosial dan ekonomi) terekspresikan dalam wilayah pelayanan sosial, seperti kesehatan, sandang, pangan, pendidikan, penerangan, transportasi, air bersih, komunikasi, dan hukum. Tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat secara struktural sangat mempengaruhi masyarakat untuk bersikap intoleran terhadap sesamanya. Semoga kedepannya pendekatan struktural dan sistematis menjadi suatu pendekatan yang strategis untuk mengurai benang kusut tentang toleransi dan intoleransi di Indonesia.